PARADIGMA BARU MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM DALAM MENGHADAPI TANTANGAN ZAMAN

BAB I

PENDAHULUAN

A.   Latar Belakang

Perkembangan ilmu dan teknologi dewasa ini turut mempercepat laju perkembangan ekonomi dan industri, yang mempunyai imbas yang sangat penting terhadap dunia pendidikan. Salah satu dampak pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang paling nyata dirasakan yaitu menyangkut lapangan kerja, baik dilihat dari kebutuhan masyarakat maupun kemempuan dalam menyediakan tenaga kerja. Dalam hubungannya dalam masalah penyiapan tenaga kerja, yang dihadapi dilapangan yaitu rendahnya mutu tenaga kerja di negara kita. Banyak hal yang turut mempengaruhi mutu tenaga kerja, biasanya kondisi fisik, kualitas pendidikan, dan etos kerja adalah hal yang sangat dominan dalam menentukan produktifitas tenaga kerja.

Dalam rangka mempersiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan permintaan masyarakat, pemerintah mulai berusaha meningkatkan mutu pendidikan. Para pengelola pendidikan mulai meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya dalam bidang pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Untuk meningkatkan mutu pendidikan diperlukan penataan, pengaturan, penilain dan pengawasan yang tersusun secara rapi. Semua itu dapat terlaksana dengan baik jika pengelola pendidikan telah mempunyai pengetahuan yang memadai tentang pengaturan system pendidikan (manajemen pendidikan).

Manajemen pendidikan adalah modal yang penting dalam menggeser paradigma lama dalam pendidikan menuju paradigma baru guna mengembangkan dan mempersiapkan tenaga kerja yang berkualitas tinggi. Manajemen pendidikan haruslah dikuasai dengan baik dan dilaksanakan dengan lebih bijak agar menjadikan pendidikan lebih mudah dikembangkan. Dalam manajemen pendidikan dipaparkan tentang banyak hal yang berkaitan dengan pendidikan, bagaimana mengatur pendidikan yang baik, apa saja prinsip dalam mengatur suatu organisasi, dan lain sebagainya. Manajemen pendidikan ini sangat penting untuk dipelajari guna mempersiapkan pendidikan yang dapat mencipatakan tenaga kerja yang berkualitas.

B.   Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis makalah ini merumuskan beberapa permasalahan di dalamnya, antara lain:

       1.    Bagaimana gambaran Paradigma Baru Manajemen Pendidikan?

       2.    Bagaimana bentuk Perubahan Paradigma Manajemen Pendidikan?

       3.    Mengapa Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dijadikan alternatif paradigma baru Manajemen Pendidikan dalam menghadapi tantangan zaman?

BAB II

PEMBAHASAN

A.   Gambaran Paradigma Baru Manajemen Pendidikan

Pada era reformasi, masyarakat Indonesia menginginkan perubahan dalam semua aspek kehidupan bangsa.  Pembaharuan pada sektor pendidikan yang memiliki peran strategis dan fungsional (Hujair AH.Sanaky,2003:3 dalam Sudarmiani,2009:13), juga memerlukan paradigma baru yang harus menekankan pada perubahan cara berpikir dalam pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan. Pendidikan yang telah berjalan selama ini tidak bisa menjadi penggerak pembangunan di Indonesia, malahan pendidikan telah menghambat pembangunan ekonomi dan teknologi, buktinya adalah dengan adanya kesenjangan sosial, budaya, dan ekonomi. Berbagai masalah yang timbul tersebut diakibatkan oleh semakin lemahnya pendidikan nasional. Pembaharuan pendidikan nasional yang telah mendasar dan menyeluruh harus dimulai dari mencari penjelasan baru atas paradigma dan peran pendidikan dalam pembangunan (zamroni,2000:5-6 dalam Sudarmiani,2009:13).

Paradigma tersebut harus berimplikasi pada perubahan perspektif dalam pembangunan pendidikan, mulai dari perspektif yang menganggap pendidikan sebagai sektor pelayanan umum ke perspektif pendidikan sebagai suatu investasi produk yang mampu mendorong pertumbuhan masyarakat di berbagai bidang kehidupan. Pendidikan sebagai faktor yang dipengaruhi oleh berbagai permasalahan yang terjadi dalam berbagai kehidupan.

Melalui paradigma baru tersebut, dimaksudkan pendidikan harus mampu melawan berbagai tantangan dan permasalahan yang terjadi dalam lingkungan kehidupan. Pendidikan dan kehidupan telah menyatu, maka pendidikan dapat dikatakan sebagai proses memanusiakan manusia.

Berikut ini adalah langkah-langkah untuk melakukan rekonstruksi pendidikan dalam rangka membangun paradigma baru sistem pendidikan nasional :

       1.    Pendidikan nasional hendaknya memiliki visi yang berorientasi pada demokratisasi bangsa.

       2.    Pendidikan nasional hendaknya memiliki misi agar tercipta partisipasi masyarakat secara menyeluruh. Pendidikan tidak hanya terfokus dalam penyiapan tenaga kerja, tapi untuk memperkuat kemampuan dasar pembelajar sehingga memungkinkan baginya untuk berkembang lebih jauhdalam konteks kehidupan global.

       3.    Substansi pendidikan dasar hendaknya mengacu pada perkembangan potensi dan kreativitas pembelajar. Pendidikan mengengah dan tinggi hendaknya diarahkan pada membuka kemungkinan pengembangan kepribadian secara vertikal (keilmuan) dan horisontal (keterkaitan antar bidang keilmuan).

       4.    Pendidikan dasar dan menengah perlu mengembangkan sistem pembelajaran yang egaliter dan demokratis agar tidak terjadi pengelompokan kelas atas dasar kemampuan akademik.

       5.    Pendidikan tinggi harus mempersiapkan dan memperkuat kemampuan dasar mahasiswa untuk memungkinkan mereka berkembang baik secara individu, anggota msyarakat, maupun sebagai warga negara dalam konteks global.

       6.    Kebijakan kurikulum untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, harus memperhatikan tahap perkembangan pembelajar dan kesesuaian dengan lingkungan, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, seni serta sesuai dengan jenjang masing-masing  satuan pendidikan dengan mengembangkan proses pembelajaran kreatif.

       7.    Perlu mengaktualisasikan enam unsur kapasitas belajar, yaitu:

a.    Kepercayaan (confidence)

b.    Keingintahuan (curioucity)

c.    Sadar tujuan (intensionality)

d.    Kendali diri (self control)

e.    Mampu bekerja sama (work together)

f.     Kemampuan bergaul secara harmonis dan saling pengertian (relatedness) (Ibrahim Musa: from: http://202.159.18.43/jp/22ibrahim.htm dalam Sudarmiani; 2009,15)

       8.    Untuk menjaga relevansi outcome pendidikan, dengan mengimplementasikan filsafat rekonstruksivisme dalam berbagai tingkat kebijakan dan praktisi pendidikan.

       9.    Pendidikan nasional hendaknya mendapatkan proporsi alokasi dana yang cukup memadai.

       10.  Realisasi pendidikan dalam konteks lokal diperlukan badan-badan pembantu dalam dunia pendidikan. Misalnya saja ‘Dewan Sekolah’ yang memiliki peran untuk memberi masukan-masukan dalam berbagai aspek.

       11.  Menetapkan model rekruitmen pejabat pendidikan secara profesional. Kompetensi dan sertifikasi guru dan dosen juga harus dilakukan dengan profesional. Pemerintah harus membentuk badan ‘independen’ profesi guru dan dosen yang anggotanya terdiri dari tenaga kependidikan profesional, terpercaya, dan bertanggung  jawab yang akan menilai kompetensi profesional, keilmuan, personal dan sosial dari guru dan dosen.

Paradigmanya adalah manajemen pendidikan harus sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Maka dinyatakan School Based Manajement (SBM) sebagai alternatif paradigma baru, dengan pendekatan akar rumput (grass root approach).

B.     Gambaran Perubahan Paradigma Manajemen Pendidikan

Undang-undang tentang Otonomi Daerah memberikan kewenangan kepada daerah termasuk kewenangan dalam pengelolaan pendidikan di sekolah. Berdasarkan hal tersebut maka manjeman pendidikan perlu melakukan revitalisasi dan penyesuaian dari manajemen paradigma lama yang bersifat sentralistik menuju manajemen pendidikan paradigma baru yang lebih bersifat demokratis dan desentralistik.

Teknologi informasi telah mengubah paradigma baru pendidikan berbasis teknologi informasi. Perubahan ini meliputi dua konteks yaitu konteks pengajaran dan konteks manajemen pendidikannya.

Karakteristik pengajaran berbasis teknologi informasi :

No	Aspek model pembelajaran yang berubah	Lama	Baru
1	Instruksi	Guru	Siswa
2	Stimulasi	Single-sense	Multisensory
3	Pengembangan	Single path	Multi path
4	Media	Single	Multi
5		Isolasi	Kolaborasi
6	Informasi	Sepihak	Pertukaran
7	Proses belajar	Pasif	Aktif
8	Pola pikir	Bersifat faktual	Berfikir kritis
9	Tujuan	Pengetahuan	Pengambilan keputusan
10	Respon	Reaktif	Proaktif dan tindakan terencana
11	Konteks	Artificial	Dunia nyata

  

 Perubahan dalam Aspek Manajemen Penddidikan

No	Lama	Baru
1	Belajar sekali seumur hidup	Belajar seumur hidup
2	Menara gading	Pasar yang kompetitif
3	Sekolah single mode	Sekolah multi mode
4	Sekolah berlingkup melebar	Sekolah dengan profil khas/spesifik
5	Sekolah isolatif	Sekolah kooperatif
6	Broad basic studies	Just in time basic studies
7	Lulusan berorientasi kurikulum	Sertifikasi ilmu pengetahuan
8	Pembelajaran berorientasi cermin	Learning on demand
9	Kurikulum linear	Ruang pembelajaran

Upaya untuk menyikapi perubahan paradigma :

       1.    Konten dan kurikulum harus berbasis pada penciptaan kompetensi siswa

       2.    Proses pembelajaran harus berorientasi pada pemecahan riil dalam kehidupan

       3.    Teknologi informasi harus dioptimalkan guna menciptakan jejaring pendidikan antar sekolah atau lembaga pendidikan lainnya

       4.    Individu yang terlibat dalam proses pendidikan harus memiliki kemampuan multidimensi agar bisa mengoptimalkan multi-intelejensi peserta didik

       5.    Manajemen sekolah harus terpadu secara administrasi maupun akademis

       6.    Kebijakan keuangan harus bersifat otonom dengan memanfaatkan kemampuan potensi lokal

Manajemen paradigma lama : tugas dan fungsi sekolah terbatas hanya melaksanakan program, tanpa ada inisiatif untuk merumuskan program dan melaksanakan sendiri tugas-tugas pendidikan di sekolahnya.

Manajemen paradigma baru : sekolah memiliki wewenang dalam lembaganya, pengambilan keputusan dilakukan secara bersama dan peran masyarakat makin besar. Sekolah dituntut untuk lebih profesional dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kegiatan-kegiatan sekolah liannya, karena tidak perlu menunggu perintah dari lembaga diatasnya. Pada paradigma baru ini sekolah juga lebih mengutamakan kebersamaan dan sumber daya, informasi lebih terbuka, serta struktur organisasinya berubah menjadi horisontal, sehingga lebih efisien.

Paradigma baru manajemen pendidikan pada era otonomi daerah lebih mendorong pada kemandirian sekolah. Karakteristik sekolah yang mandiri :

a.    Tingkat kemandirian  tinggi, tingkat ketergantungan rendah

b.    Bersifat adaptif, antisipatif, dan proaktif

c.    Jiwa kewirausahaan tinggi

d.    Bertanggungjawab terhadap kinerja sekolah

e.    Melakukan pengawasan ketat terhadap manajemen dan sumber daya sekolah

f.     Melakukan pengawasan kerja

g.    Berkomitmen tinggi

h.    Motivasi prestasi tinggi

Yang dapat memberdayakan warga sekolah pada era otonomi daerah antara lain :

a.    Pemberian kewenangan dan tanggung jawab

b.    Pekerjaan yang bermakna

c.    Kebersamaan dalam memecahkan persoalan sekolah

d.    Pemberian kepercayaan dan penghargaan untuk seluruh warga sekolah

e.    Adanya variasi tugas

       1.    Desentralisasi Manajemen Pendidikan

Konsep desentralisasi dan sentralisasi mengacu pada sejauh mana wewenang dilimpahkan, dari suatu tingkatan manajemen kepada tingkatan manajemen berikutnya yang berada di bawahnya, atau tetap berada pada tingkat puncak. Manfaat desentralisasi adalah melepaskan beban manajemen puncak, penyempurnaan pengambilan keputusan, latihan, semangat kerja, dan inisiatif yang lebih baik pada tingkatan yang lebih rendah.

Desentralisasi pendidikan di Indonesia mengacu pada pemberian kewenangan kebijakan dari pemerintah pusat pada pemerintah daerah kabupaten/kota. Tujuannya untuk mewujudkan ketercapaian program wajib belajar 9 tahun, meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap dunia pendidikan, dan menyelenggarakan sistem pendidikan yang efektif dan efisien.

Konsep desentralisasi pendidikan berdasarkan UU No.22 dan 25 tahun 1999 meliputi 2 aspek yaitu : substansi yang mencakup teknis edukatif, personel, finansial, sarana dan prasarana, serta administratif; dan fungsi manajemen yang menckup planning, organizing, actuating, dan controlling.

Untuk mewujudkan berbagai perubahan ke arah desentralisasi, diperlukan empat hal, yaitu:

       1.    Peraturan perundang-undangan yang mengatur desentralisasi pendidikan dari tingkat daerah, provinsi, sampai tingkat kelembagaan

       2.    Pembinaan kemampuan daerah

       3.    Pembentukan perencanaan unityang bertanggung jawab untuk menyusun perencanaan pendidikan

       4.    Perangkat sosial, berupa kesiapan masyarakat setempat untuk menerima dan membantu menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaksanaan desentralisasi tersebut

Alasan utama diberlakukannya desentralisasi pendidikan adalah mengubah paradigma pendidikan sentralistik pada desentralistik. Permasalah yang timbul dalam desentralisasi pendidikan mencakup landasan filosofis dan pelaksanaannya. Secara singkat dapat dikatakan bahwa filosofi deentralisasi pendidikan di Indonesia adalah Pancasila, UUD 1945 dan UU no.22 dan 25 tahun 1999. Agar pelaksanaan desentralisasi pendidikan dapat efektif, diperlukan poros-poros perumusan desentralisasi pendidikan yang meliputi: wawasan nusantara, asas demokrasi, kurikulum, tenaga kependidikan, PBM, efisiensi pembiayaan, dan partisipasi.

Model pendidikan dalam prinsip desentralisasi merupakan terobosan pola rancangan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, pemerataan kesempatan serta efisiensi pelayanan. Bentuk terobosan tersebut meliputi :

       1)    Perancangan yang didesain secara bottom-up pada level kabupaten/kota.

       2)    Integrasi antar satuan pendidikan sekolah dan madrasah

       3)    Integrasi antar jenjang pendidikan SD dan SLTP dalam pakaet pendidikan dasar

       4)    Integrasi sekolah negeri dan swasta

       5)    Integrasi lintas instansi yaitu Depdiknas, Depag, dan Depdagri

       6)    Integrasi antar tataran atau layer-layer birokrasi pada level sekolah, kabupaten, kota, provinsi dan pusat

Pengembangan konsepsi desentralisasi pendidikan di Indonesia dikemas dalam program pendidikan School Based Management (MBS) dan School Based Community. Partisipasi masyarakat dalam MBS diwadahi melalui komite/dewan sekolah yang memiliki peran sebagai berikut:

a.    Pemberi pertimbangan (Advisory Agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan

b.    Pendukung (supporting Agency) baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenagadalam penyelenggaraan pendidikan

c.    Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan

d.    Mediator antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) dengan masyarakat.

Dengan demikian desentralisasi pendidikan dapat terlaksana dengan baik apabila ditunjang oleh perangkat peraturan perundangan yang memadai, model pelaksanaan yang memberikan keleluasaan kewenangan dalam proses penetapan manajerial pendidikan, serta adanya dukungan kuat dari partisipasi masyarakat.

       2.    Profil Manajer Pendidikan di Era Desentralisasi

Pengembangan konsepsi desentralisasi pendidikan di Indonesia di kemas dalam program pendidikan School Based Management (SBM). Dalam konteks SBM, sekolah harus meningkatkan keikutsertaan masyarakat lokal dalam pengelolaannya untuk meningkatkan kualitas dan efisiensinya.

Agar desentralisasi dan otonomi pendidikan berhasil dengan baik, kepemimpinan kepala sekolah perlu diberdayakan. Pemberdayaan berarti peningkatan kemampuan secara fungsional, sehingga kepala sekolah mampu berperan sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Kepala sekolah harus berperan sebagai manajer dan pemimpin yang efektif. Hal ini dapat dilakukan jika kepala sekolah mampu melakukan funsi-fungsi manajemen dengan baik, yaitu : perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan.

Seorang kepala sekolah perlu mengadopsi gaya kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional adalah sebuah gaya kepemimpinan yang mengutamakan pemberian kesempatan, dan atau dorongan semua unsur yang ada dalam sekolah untuk bekerja atas dasar sistem nilai yang luhur, sehingga semua unsur yang ada di sekolah (guru, siswa, pegawai, orangtua siswa, masyarakat) bersedia tanpa paksaan, berpartisipasi secara optimal dalam mencapai tujuan ideal sekolah.

Kepala sekolah yang memilki kepemimpinan partisipasi-transformasional memiliki kecenderungan untuk menghargai ide-ide baru, cara baru, praktik-praktik baru dalam proses belajar-mengajar di sekolahnya.

Agar proses inovasi di sekolah dapat berjalan dengan baik, kepala sekolah perlu dan harus bertindak sebagai pemimpin (leader), dan bukan sebagai boss.

Kepemimpinan Kepala sekolah harus menghindari terciptanya pola hubungan dengan guru yang hanya mengandalkan kekuasaan, sebaliknya perlu mengedepankan kerja sama fungsional; menghindarkan diri dari one man show; sebaliknya harus menekankan pada kerja sama kesejawatan; menghindari terciptanya suasana kerja yang serba menakutkan, sebaliknya perlu menciptakan keadaan yang membuat semua guru percaya diri; menghindarkan diri dari wacana retorika, sebaliknya perlu membuktikan memiliki kemampuan untuk kerja profesional; menghindarkan diri dari sifat dengki dan kebencian, sebaliknya harus menumbuhkembangkan antuisme kerja para guru; tetapi harus mampu membetulkan (mengoreksi) kesalahan guru; dan menghindarkan diri agar tidak menyebabkan pekerjaan guru menjadi membosankan, tetapi sebaliknya justru harus mampu membuat suasana kerja yang membuat guru tertarik dan betah melakukan pekerjaannya.

E.   Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sebagai alternatif paradigma baru Manajemen Pendidikan dalam menghadapi tantangan zaman?

Karakter MBS adalah mengenai proses manajemen pendidikan yang meliputi masukan (input), proses (process), hasil/lulusan (output) dan outcomes.  Biasanya sekolah yang mandiri dan efektif memiliki proses pendidikan sebagai berikut:

       1.    Efektifitas proses belajar mengajarnya tinggi

Proses belajar mengajar pada paradigma baru manajemen pendidikan lebih menekankan pada kemampuan untuk bekerja, cerdas hidup bersama dan belajar menjadi diri sendiri.

       2.    Gaya kepemimpinan yang tangguh

Kepala sekolah sebagai manajer dituntut memiliki kemampuan manajemen dan kepemimpinan yang tangguh dan kuat agar mampu mengambil keputusan yang mengunutngkan semua pihak serta selalu memiliki prakarsa untuk meningkatkan mutu pendidikan sekolahnya sesuia visi, misi, tujuan dan sasaran sekolah yang telah ditetapkan

       3.    Lingkungan sekolah yang aman dan nyaman

Sekolah yang ideal selalu menciptakan iklim sekolah dan lingkungan yang aman dan nyaman serta bersih dan sehat demi berlangsungnya kegiatan pembelajaran.

       4.    Pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif dan profesional

Sejak awal pola perekrutan dan pengelolaan tenaga kependidikan harus memenuhi standar, artinya menguasai bidang keahlian kependidikan secara profesional. Implementasi MBS menuntut dukungan tenaga kependidikan yang terampil dan berkualitas agar dapat membangkitkan mtivasi kerja yang lebih produktif

       5.    Sekolah memiliki budaya mutu

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, maka sekolah harus memiliki budaya mutu sebagai berikut:

a.    Mengakses dan memiliki informasi yang berkwalitas demi perbaikan dan pengembangan mutu sekolah

b.    Mampu melaksanakan kewenangan sesuia tugas dan tanggung jawabnya

c.    Hasil atau output pendidikan diikuti rewards dan punishment

d.    Melakukan sinergi dan kolaborasi dengan masyarakat dan instansi terkait dalam bentuk kerjasama yang saling menguntungkan

e.    Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan tetap berpegang pada nilai-nilai kepribadian bangsa

f.     Adanya rewards atau intensive yang proporsional dengan nilai pekerjaan

g.    Warga sekolah merasa memiliki sekolah, sehingga ada rasa tanggung jawab terhadap organisasi sekolahnya (termsuk alumni)

h.    Menumbuhkan daya saing yang sehat

       6.    Kebersamaan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan sekolah

Budaya koordinasi dan kerjasama baik antar individu maupun antar fungsi dalam sekolah harus dibiasakan dalam organisasi sekolah, sehingga rasa kebersamaan dalam persatuan dan kesatuan antar warga sekolah tetap terhaga

       7.    Otonomi daerah

Seiring dengan adanya Otonomi daerah, maka sekolah memiliki kewenangan dan keleluasaan untuk mengelola sekolahnya sebaik mungkin secara mandiri.

       8.    Katerlibatan warga sekolah dan masyarakat

MBS memberika kesempatan yang luas kepada warga sekolah dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan demi kemajuan sekolah.

       9.    Open manajement (manajemen terbuka)

Pengelolaan kegiatan sekolah yang menyangkut fungsi-fungsi manajemen dan penggunaan sumber daya sekolah, khsusnya penggunaan keuangan harus bersifat transaparan dan selalu melibatkan pihak-pihak terkait.

       10.  Adanya kemauan untik berubah

Warga sekolah harus menyadari bahwa dunia ini tidak ada yang abadi, kecuali perubahan itu sendiri, sebab susuatu yang telah berubah, suatu saat akan berubah lagi, demikian seterusnya.

       11.  Sekolah harus peka terhadap kebutuhan

Sekolah harus mampu menyusun kebutuhan pendidikan sesuai dengan skala prioritas sekolah agar tidak ketinggalan jaman. Fasilitas sekolah dan profesionalisme guru harus ditingkatkan dan disesuaikan dengan perkembangan zaman.

       12.  Melakukan evaluasi dan perbaikan diri.

Baik gru dan siswa harus melakukan evaluasi sesuai dengan tugasnya masing-masing. Hasil evaluasi baik guru maupun siswa adalah sebagai bahan untuk melakukan perbaikan dan pembinaan kinerja masing-masing.

       13.  Organisasi dan akuntabilitas yang sehat

Organisasi yang dikelola secra profesional dan akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan sekolah terhadap penyelenggaraan program sekolah sebagai bagian dari pelaksanaan MBS.

Fungsi-fungsi yang didesentralisasikan ke sekolah dalam MBS antara lain :

a.    Perencanaan dan evaluasi

Untuk mencapai tujuan pendidikan yang sebagaiaman diharapkan dalam visi dan misi, maka sekolah harus membuat need assesment berdasarkan analisis kebutuhan program. Kemudian hasilnya tersebut akan digunakan untuk menyusun Rencana Strategis Sekolah. Rencana program sekolah tersebut harus dievaluasi untuk memantau dan mengetahui hasil program-program yang telah dilaksankan. Hal ini dimaksudkan jika program yang dilaksanakan tidak sesuai dengan rencana atau terjadi penyimpangan, dengan cepat segera diantsipasi.

b.    Pengelolaan kurikulum

Pada kurikulum 2006 yang dikenal dengan istilah KTSP pihak sekolah dapat mengembangkan (memperdaya, memperkaya, memodofikasi, bahkan inovasi) sesuia dengan kebutuhan masyarakat (regional, nasional, internasional). Pengelolaan kurikulum dalam kaitannya dengan MBS adalah adanya keleluasaan sekolah dalam mengimplementasikan kurikulum dan mengembangkan muatan kurikulum lokal serta menyiapkan kecakapan hidup bagi peserta didik.

c.    Pengelolaan Proses Belajar Mengajar (PBM)

Sesuai prinsip MBS sekolah dibebaskan memilih strategi, metode, media, teknik-teknik pembelajaran dan pengajaran yang dianggap paling efektif sesuai dengan tuntutan Kurikulum, yaitu berorientasi pada pemberdayaan pembelajaran peserta didik.

d.    Pengelolaan ketenagaan

Pada MBS pengelolaan tenaga kependidikan mulai dari analisis kebutuhan, perencanaan, rekruitment, pengembangan dan pelatihan, penghargaan dan sanksi, hubungan kerja dan evaluasi kerja dapat dilakukan oleh sekolah.

e.    Pengelolaan fasilitas

Semua fasilitas sekolah mulai dari pengadaan, pemeliharaan, perbaikan dan pengembangannya dikelola oleh sekolah.

f.     Pengelolaan dana/keuangan

Dalam MBS, sekolah juga mempunyai keleluasaan untuk mencari dan mengelola dana sesuia dengan kebutuhan sekolah.

g.    Pengelolaan layanan siswa

Siswa adalah input pokok bagi sekolah, maka sekolah harus mengelolanya secara profesional, mulai dari perekrutan siswa baeu, pengembangan potensi bakat dan minat, pembinaan dan bimbingan karier, penempatan untuk melanjutkan sekolah, atau memasukidunia kerja sampai pengelolaan alumni.

h.    Pengelolaan hubungan sekolah-masyarakat

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan, perlu melakukan kerja sama kemitraan dengan masyarakat guna memperoleh dukungan moral dan finansial.

i.     Pengelolaan iklim sekolah

Penciptaan dan pengelolaan iklim sekolah yang sehat, tertib dan aman akan memberikan rasa nyaman bagi semua warga sekolah, sehingga menumbuhkan semangat belajar dan mengajar.

BAB III

PENUTUP

A.   Kesimpulan

Pembaharuan dalam bidang pendidikan harus dilakukakn karena mengingat zaman kian hari kian berubah. Mewujudkan paradigma baru dalam manajemen pendidikan merupakan salah satu langkah untuk mencetak generasi yang bermutu, sehingga dapat mengantisipasi semua tantangan dan hambatan yang terjadi dalam lingkungan kehidupan. Untuk melakukan rekonstruksi pendidikan dalam rangka membangun paradigma baru sistem pendidikan nasional membutuhkan beberapa langkah yang harus dilakukan dengan benar dan bertanggung jawab. Sebagai alternatif paradigma baru adalah dengan adanya School Based Management (SBM).

Manajemen pendidikan perlu melakukan revitalisasi dan penyesuaian dari manajemen paradigma lama yang bersifat sentralik menuju manajemen yang bersifat desentralistik. Hal tersebut bersumber dari munculnya otonomi daerah, sehingga pendidikan dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan yang diperlukan berdasarkan lingkungannya. Masing-masing daerah bahkan masing-masing lembaga mempunyai keleluasaan/kemandirian untuk membuat dan menentukan kurikulum untuk lembaganya namun juga harus bisa bertanggung jawab dalam lingkup nasional. 

Untuk mendukung paradigma baru manajemen pendidikan dibutuhkan seorang profil manajer yang efektif dan bergaya kepemimpinan transformasional, sehingga semua potensi yang ada di sekolah dapat berfungsi secara optimal. Dalam hal ini juga perlu adanya pemahaman tentang perbedaan antara pemimpin dan boss. 

B.   Saran

Demikian makalah ini kami buat, kami menyadari bahwa makalah ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan.  Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca sangat kami butuhkan guna perbaikan makalah berikutnya.  Dan semoga makalah ini berguna untuk kita semua. Amin. 

DAFTAR PUSTAKA

http://edukasi.kompasiana.com/2010/11/23/manajemen-pendidikan/

Sudarmiani.2009.Diktat Manajemen Pendidikan

Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI.2010.Manajemen Pendidikan.Alfabeta:Bandung

PENGUATAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM UNTUK KELUAR DARI KEMELUT (Analisis Kritis Terhadap Permasalahan Kepemimpinan)

PENGUATAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM UNTUK KELUAR DARI KEMELUT (Analisis Kritis Terhadap Permasalahan Kepemimpinan)

PENDAHULUAN

Perjalanan kehidupan manusia di planet bumi ini sudah cukup panjang, dan telah begitu banyak jenis prestasi dan dinamika yang dihasilkan serta dilalui, dan buku catatan sejarahpun sudah hampir penuh baik ia dokumentasi tentang yang gemilang menggembirakan maupun pristiwa duka yang memilukan bahkan aktivitas serta terobosan yang sangat memalukan.

Bayangkan saja dalam pandangan Alvin Tofler, rupanya manusia sudah melalui tiga gelombang kehidupan (peradaban manusia) yakni; gelombang pertama, dengan ciri ketika mana manusia masih hidup dengan sangat bersahaja, hidup dengan menggunakan energi dan tenaga yang dapat diperbaharui, seperti menggunakan tenaga manusia dan binatang dalam menyahuti keperluan hidup, dan gelombang kedua, dengan ciri kehidupan bahwa manusia menggunakan energi yang tidak dapat diperbaharui, yakni manusia sudah menggunakan energi listrik, minyak bumi, gas dan kekuatan alam lainnya dalam merespon kebutuhan manusia, serta gelombang ketiga, saat mana manusia telah menggunakan satelit dalam mengatur dan menentukan proses perjalanan kehidupan[1].

Dalam proses terjadinya pergeseran dari gelombang kehidupan pertama kepada yang kedua, sungguh banyak sekali prestasi yang dilahirkan dan sangat menakjubkan setia manusia. Dengan ditemukannya listrik dan otomotip, peradaban manusia menjadi berubah dengan sangat derastis. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menjadi berkembang pesat dan menghantarkan manusia pada sebuah era baru yakni zaman modern.

Kehidupan modern adalah sebuah babakan yang membukakan mata setiap manusia untuk tampil hidup efesien dan efektif. Maka teknologipun semakin dikerahkan untuk merekayasa alam dalam mewujudkan kemudahan hidup. Rekayasa adalah salah satu bagian penting. Sejalan dengan pertumbuhan peradaban yang dilahirkan oleh modernitas itu, sekularisasipun hampir tidak dapat dibendung, mengakibatkan pengolahan masa depan manusia sudah bertumpu pada prinsip objektivitas-rasional dan mengenyampingkan unsur subjektivitas, ditopang pula dari berbagai belahan dunia muncul para ahli pikir, sehingga agama yang luhur dan bersifat subjek dan primordial-spritual mulai tersingkirkan karena ahli zikir hampir sudah punah, apalagi kelompok Ulul Albab, yakni ahli pikir sekaligus ahli zikir menjadi barang langka. Pada akhirnya modernitas menghantarkan manusia pada sebuah keadaan yakni mengangkangi nilai luhur sehingga terjebak dalam proses dehumanisasi.

Lebih tragis lagi ketika modernisasi dapat menguak misteri hidup dengan penggunaan satelit. Maka komunikasipun sudah melalui alam maya dengan sebuah titik kulminasi munculnya babakan baru yakni globalisasi. Yakni sebuah planet hunian manusia yang telah menjadi perkampungan kecil, inilah ciri manusia gelombang ketiga.

Bila dicoba bernostalgia, benar memang bahwa Pendidikan Islam pernah mengalami kejayaan pada zamannya, akan tetapi itu tidak bertahan sampai sekarang dan disekitar abad 13 dunia Islam mengalami masa kemunduran, sehingga Islam termarginalisasi dan terpecah, mengakibatkan dunia pendidikanpun ikut terpinggir, sebab bila pada awalnya pendidikan Islam itu bersifat integral dalam perspektif kurikulum, tapi sayang setelah itu kajian ilmu dalam pendidikan Islam hanya tersisa pada wilayah ilmu keislaman saja sementara sains sepi dan sesuatu yang tidak dikaji. Tragis memang, akan tetapi inilah kenyataan pahit yang diwarisi dari peristiwa terjadinya kemunduran Islam, yang sampai saat ini termasuk diIndonesia dirasakan sekali.

Khusus pendidikan di Indonesia, ia tumbuh dan berkembang sejalan dengan redupnya peradaban Islam di belahan dunia Arab. Maka dekade demi dekade pendidikan menjadi terus terpuruk terlebih-lebih dalam pemerintahan kolonial, sehingga secara menejerial dan profesionalitas pengelolaan sungguh jauh dari apa yang diharapkan. Kendati dekade 2000-an pendidikan IslamIndonesia mulai menggeliat, khusussnya setelah Indonesia mengalami era reformasi, namun sederetan masalah sungguh masih berupa gunung es dan ditengarai masalah itu mengendap pada wilayah kepemimpinan.. Tulisan ini akan mencoba menguraiakan sekilas masalah menejemen dan profesionalitas pengelolaan pendidikan Islam di Indonesia, sekaligus mencari solusinya, kearah reorientasi untuk keluar dari berbagai kemelut khususnya hal-hal yang muncul secara internal di lembaga-lembaga penddikan Islam itu sendiri.

KEMELUT MENEJEMEN dan PROFESIONALITAS PENDIDIKAN

Terpinggirnya pendidikan Islam dari persaingan sesungguhnya dikarenakan dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal, pertama, meliputi manajemen pendidikan Islam yang pada umumnya belum mampu menyelenggarakan pembelajaran dan pengelolaan pendidikan yang efektif dan berkualitas. Hal ini tercermin dari kalah bersaing dengan sekolah-sekolah yang berada di bawah pembinaan Departemen Pendidikan Nasional (Diknas) yang umumnya dikelola secara modern. Kedua,faktor kompensasi profesional guru yang masih sangat rendah. Paraguru yang merupakan unsur terpenting dalam kegiatan belajar mengajar, umumnya lemah dalam penguasaan materi bidang studi, terutama menyangkut bidang studi umum, keterampilan mengajar, manajemen kelas, dan motivasi mengajar. Hal ini terjadi karena sistem pendidikan Islam kurang kondusif bagi pengembangan kompetensi profesional guru. Ketiga, adalah faktor kepemimpinan, artinya tidak sedikit pimpinan yang tidak memiliki visi, dan misi untuk mau ke mana pendidikan akan dibawa dan dikembangkan. Kepala seharusnya merupakan simbol keunggulan dalam kepemimpinan, moral, intelektual dan profesional dalam lingkungan lembaga pendidikan formal, ternyata sulit ditemukan di lapangan pendidikan Islam.

Pimpinan pendidikan Islam bukan hanya sering kurang memiliki kemampuan dalam membangun komunikasi internal dengan koleganya sendiri, melainkan juga lemah dalam komunikasi dengan masyarakat, orang tua, dan pengguna pendidikan untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Biasanya pendekatan yang digunakan adalah pendekatan birokratis daripada pendekatan kolegial profesional. Mengelola pendidikan bukan berdasar pertimbangan profesional, melainkan pendekatan like and dislike[2] dengan tidak memiliki visi dan misi yang jelas.

Faktor eksternal yang dihadapi pendidikan Islam adalahpertama, adanya perlakuan diskriminatif pemerintah terhadap pendidikan Islam. Pemerintah selama ini cenderung menganggap dan memperlakukan pendidikan Islam sebagai anak tiri, khususnya soal dana dan persoalan lain. Katakan saja, alokasi dana yang diberikan pemerintah sangat jauh perbedaannya dengan pendidikan yang berada di lingkungan Diknas. Maka, terlepas itu semua, apakah itu urusan Depag atau Depdiknas, mestinya alokasi anggaran negara pada pendidikan Islam tidak terjadi kesenjangan, toh pendidikan Islam juga bermisi untuk mencerdaskan anak bangsa, sebagaimana juga misi yang diemban oleh pendidikan umum. Faktor kedua, dapat dikatakan bahwa paradigma birokrasi tentang pendidikan Islam selama ini lebih didominasi oleh pendekatan sektoral dan bukan pendekatan fungsional. Pendidikan Islam tidak dianggap bagian dari sektor pendidikan, lantaran urusannya tidak di bawah Depdiknas. Beberapa indikator yang menunjukkan kesenjangan ini yaitu mulai dari tingkat ketersediaan tenaga guru, status guru, kondisi ruang belajar, tingkat pembiayaan (unit cost) peserta belajar, hingga tidak adanya standardisasi mutu pendidikan Islam, karena urusan pendidikan Islam tidak berada di bawah Depdiknas[3] dan lebih tragis lagi adalah sikap diskriminatif terhadap produk atau lulusan pendidikan Islam. Faktor ketiga, adalah adanya diskriminasi masyarakat terhadap pendidikan Islam. Secara jujur harus diakui, bahwa masyarakat selama ini cenderung acuh terhadap proses pendidikan di madrasah atau sekolah-sekolah Islam. Rata-rata memandang pendidikan Islam adalah pendidikan nomor dua dan biasanya bila menyekolahkan anaknya di lembaga pendidikan Islam merupakan alternatif terakhir setelah tidak dapat diterima di lembaga pendidikan di lingkungan Diknas.

Lebih memilukan lagi kenyataan akhir-akhir ini ketika sejarah perjalanan manusia dengan sampainya pada era globalisasi secara nyata merupakan tantangan baru dan kompleks sekali bagi ummat Islam dan pendidikan Islam sekaligus, hal ini dapat dilihat dalam beberapa hal yakni :

Pertama, tantangan untuk meningkatkan nilai tambah, yaitu bagaimana meningkatkan produktivitas kerja tentu hal ini terkait dengan lembaga pendidikan sebagai pencetak sumber daya manusia, serta pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, sebagai upaya untuk memelihara dan meningkatkan pembangunan berkelanjutan (continuing development ).

Kedua, tantangan untuk melakukan riset secara komprehensif terhadap terjadinya era reformasi dan transformasi struktur masyarakat, dari masyarakat tradisional-agraris ke masyarakat modern-industrial dan informasi-komunikasi, serta bagaimana implikasinya bagi peningkatan dan pengembangan kualitas kehidupan SDM.

Ketiga, tantangan dalam persaingan global yang semakin ketat, yaitu meningkatkan daya saing umat dalam menghasilkan karya-karya kreatif yang berkualitas sebagai hasil pemikiran, penemuan dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Keempat, tantangan terhadap munculnya invasi dan kolonialisme baru di bidang Iptek, yang menggantikan invasi dan kolonialisme di bidang politik dan ekonomi.

Semua tantangan tersebut menuntut adanya SDM yang berkualitas dan berdaya saing di bidang-bidang tersebut secara komprehensif dan komparatif yang berwawasan keunggulan, keahlian profesional, berpandangan jauh ke depan (visioner), rasa percaya diri dan harga diri yang tinggi serta memiliki keterampilan yang memadai sesuai kebutuhan dan daya tawar pasar.

Kemampuan-kemampuan itu harus dapat diwujudkan dalam proses pendidikan Islam yang berkualitas, sehingga dapat menghasilkan lulusan yang berwawasan luas, unggul dan profesional, yang akhirnya dapat menjadi teladan yang dicita-citakan untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Pertanyaan selanjutnya, apakah yang harus dilakukan oleh dunia pendidikan Islam? Untuk menjawabnya, agaknya kita perlu menengok kerangka pendidikan Islam dalam konteks ke-Indonesiaan. Sehingga kita bisa menyiapkan strategi yang tepat menghadapi sebuah tantangan sekaligus peluang tersebut.

Bila secara seksama diamati kondisi pendidikan Islam khususnya diIndonesia, persoalan pengelolaa adalah salah satu masalah yang amat serius. Kenapa ? Lihat saja misalnya; Pendidikan Islam yang bermakna usaha untuk mentransfer nilai-nilai budaya Islam kepada generasi muda, masih dihadapkan pada persoalan dikotomis dalam sistem pendidikannya. Pendidikan Islam bahkan diamati dan disimpulkan terkungkung dalam kemunduran, kekalahan, keterbelakangan, ketidakberdayaan, perpecahan, dan kemiskinan, sebagaimana pula yang dialami oleh sebagian besar negara dan masyarakat Islam dibandingkan dengan mereka yang non Islam. Bahkan, pendidikan yang apabila diberi embel-embel Islam, juga dianggap berkonotasi kemunduran dan keterbelakangan, meskipun sekarang secara berangsur-angsur banyak diantara lembaga pendidikan Islam yang telah dan akan mulai menunjukkan berbagai pertumbuhan dan kemajuan.[4]
Pandangan ini sangat berpengaruh terhadap sistem pendidikan Islam, yang akhirnya dipandang selalu berada pada posisi deretan kedua dalam konstelasi sistem pendidikan di Indonesia, walaupun dalam undang-undang sistem pendidikan nasional menyebutkan pendidikan Islam mesupakan sub-sistem pendidikan nasional. Tetapi
predikat keterbelakangan dan kemunduran tetap melekat padanya, bahkan pendidikan Islam sering “dinobat” hanya untuk kepentingan orang-orang yang tidak mampu atau miskin.
Dalam hal ini, maka pendidikan Islam di Indonesia dewasa ini memberi kesan yang tidak menggembirakan. Meskipun, tidak dapat dipandang sebagai evidensi yang kongklusif dalam penglihatannya, bahwa setiap kali ada murid-murid dari suatu lembaga pendidikan Islam yang turut serta dalam lembaga cerdas tangkas atau lomba cepat-tepat di TVRI, maka biasanya kelompok ini mendapatkan nilai terendah. Evidensi kedua ialah bahwa partisipasi siswa-siswi dari dunia pendidikan Islam dalam kegiatan nasional seperti lomba Karya Ilmiah Remaja terkesan sangat rendah, dan belum pernah ada prestasi yang menonjol dalam lomba yang berasal dari lembaga pendidikan Islam[5]. Hal ini, merupakan suatu kenyataan yang selama ini dihadapi oleh lembaga-lembaga pendidikan Islam yang begitu banyak menyebar di Indonesia.
Dalam konfigurasi sistem pendidikan nasional, pendidikan Islam di Indonesia merupakan salah satu variasi dari konfigurasi sistem pendidikan nasional, tetapi kenyataannya pendidikan Islam tidak memiliki kesempatan yang luas untuk bersaing dalam membangun umat yang besar ini. Apabila dirasakan, memang terasa janggal, bahwa dalam suatu komunitas masyarakat muslim, pendidikan Islam tidak mendapat kesempatan yang luas untuk bersaing dalam membangun umat yang besar ini. Apalagi perhatian pemerintah yang dicurahkan pada pendidikan Islam sangatlah kecil porsinya, padahal masyarakat Indonesia selalu diharapkan agar tetap berada dalam lingkaran masyarakat yang sosialistis religius.[6] Maka, dari sinilah timbul pertanyaan, bagaimanakah kemampuan pengelola pendidikan Islam mengatasi dan menyelesaikan problem-problem dan berbagai kepincangan yang terjadi dan dialami sedemikian pelik.?
Akhir-akhir ini secara berangsur-angsur mulai terasa kemajuaannya. Ini terbukti dengan berdirinya lembaga-lembaga pendidikan Islam dan beberapa model pendidikan yang ditawarkan. Mulai dari MIN, MTSN dan MAN Model, munculnya UIN dan berbagai bentuk Pesantren yang menjanjikan. Tetapi tantangan yang dihadapi tetap sangat kompleks, sehingga menuntut adanya jihad dan ijtihad yang inovatip dalam mendongkrak pendidikan Islam. Hal ini tentu merupakan pekerjaan yang besar dan sulit. A. Mukti Ali, sebagaimana dikutip Arifin; memproyeksikan bahwa kelemahan-kelemahan pendidikan Islam dewasa ini disebabkan oleh factor-faktor seperti, kelemahan dalam penguasaan sistem dan metode, bahasa sebagai alat untuk memperkaya persepsi, dan ketajaman interpretasi (insight), dan kelemahan dalam hal pengelolaan kelembagaan (organisasi), ilmu dan teknologi. Maka dari itu, pendidikan Islam didesak untuk melakukan inovasi tidak hanya yang bersangkutan dengan kurikulum dan perangkat manajemen, tetapi juga strategi dan taktik operasionalnya. Strategi dan taktik itu, bahkan sampai menuntut perombakan model-model sampai dengan institusi-institusinya sehingga lebih efektif dan efisien, dalam arti paedagogis, sosiologis dan cultural dalam menunjukkan perannya.[7]

Dalam soal menejemen, kondisi saat ini, ketika bangsa memberlakukan otonomi daerah, kepemimpinan yang dijalankan dalam lembaga pendidikan Islam, harus menggunakan pola menejemen berbasis kekuatan masyarakat. Akan tetapi keinginan itu dihadang oleh berbagai ganjalan yang tidak terduga sebelumnya, kita cermati saja misalnya pernyataan Ahmad Tafsir[8] dalam penjelasannya tentang pandangan Tilaar[9] ada tiga hal yang paling menonjol dalam pengelolaan pendidikan kita saat ini. Pertama, sistem yang kakau, yakni sistem yang masih terperangkap dalam kekuasaan otoriter, maka hasilnyapun pengelolaan pendidikan kita sangat kaku sifatnya. Diantara tandanya adalah bahwa birokrasi pendidikan dalam segala lini masih sangat ketat, kendati setelah UU No. 20 tahun 2003 berlaku, tapi karena dalam era otonomi daerah sekarang dengan otonomi pendidikan tetap saja banyak masalah, khususnya leluasanya kekuasaan daerah dibarengi dengan kualitas sumber daya manusia yang sangat minim, maka pendidikanpun sering dikelola berdasarkan selera dan intres dari kekusaan itu sendiri. Termasuk pendidikan Islam, dengan praktek seperti itu, kelihatannya daerah belum begitu mengerti missi reformasi dan demokrasi pendidikan, kendati dipahami tapi aplikasinya masih sangat jauh dari aturan sehingga pendidikan Islam di daerah tetap saja menjadi anak tiri yang diterlantarkan.

Kedua, Pendidikan masih saja dikelola dengan penuh bau KKN, yakni peraktek korupsi, kolusi dan nepotisme yang sangat kental. Otonomi kekuasaan kelihatannya dapat mempersubur peraktek ini. Hal ini disinyalir sebagai efek dari demokrasi yang terlalu terbuka, seperti adanya pemilihan kepala daerah dan pemilihan anggota legislatif secara langsung dan semi distrik, mengakibatkan para kandidat secara personal harus berhadadapan langsung dengan konstuen untuk mereka ajak, bujuk dan rayu agar memilih yang bersangkutan, justru untuk masyarakat daerah dan miskin membuka peluang dagang suara, akibatnya ketika sudah terpilih sebagai pengemban amanat rakyat justru yang terjadi adalah secara terselubung berpotensi untuk pengembalian modal dari jabatan yang dipangku itu. Lihat saja berita Republika[10] berikut; Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit, menilai, sistem suara terbanyak dalam pemilihan umum legislatif tahun 2009, turut memicu perilaku korupsi para calon legislatif. Sistem suara terbanyak memaksa para caleg untuk bersaing dengan optimal termasuk dengan caleg yang berasal dari sesama partai. "Akibatnya persaingan lebih berat, baik dari segi tenaga maupun biaya. Ini turut memicu orang melakukan korupsi untuk menutupi biaya kampanyenya," Arbi melihat ada keterkaitan antara perbuatan korupsi yang dilakukan caleg incumbent (masih menjabat sebagai anggota DPR, red) dan penerapan sistem suara terbanyak dalam pemilu 2009. Kalau dulu para caleg incumbent yang biasanya mendapat nomor urut jadi, tidak perlu terlalu bekerja keras, kata Arbi, maka lain halnya dengan pemilu sekarang. Para caleg kini dituntut untuk intensif turun ke lapangan mencari dukungan pemilih yang artinya juga harus mempunyai dana besar. Keperluan dana yang besar diperparah dengan masih adanya partai yang mempraktikkan syarat pemberian uang untuk menduduki satu kursi caleg. "Ini belum lagi gaji mereka dipotong untuk partai jika terpilih nanti. Semua itu memicu caleg atau anggota legislatif melakukan korupsi."
Ketiga, pendidikan belum berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, ini cukup jelas, karena sangat dirasakan bahwa masih banyak peraktek kebijakan yang cukup memberatkan masyarakat, baik ia dalam soal sistem dana pendidikan, sistem evaluasi pendidikan dan sebagainya mengakibatkan bahwa masyarakat merasa senantiasa dirampas atau ditodong. Apalagi situasi kehidupan ekonomi masyarakat yang senantiasa semakin berat dari akibat kepincangan dan ketidak adilan sistem perekonomian bangsa yang terus menjurus pada sistem kapitalis dan liberalis. Bukankah umpamanya dilingkungan PTAI sebagai lembaga pendidikan Islam sering kali terjadi demo mahasiswa akibat adanya penambahan pembayaran SPP atau uang Praktikum ?, tentu bila dicermati mereka ini demo bukan ditompangi akan tetapi murni karena beratnya situasi ekonomi khususnya mereka berasal dari latar belakang keadaan orang tua yang pas-pasan. Atau secara umum adanya demo penolakan tentang Undang-Undang Pendidikan yang menjurus pada otonomi dengan ujungnya kemandirian akan dana masyarakat untuk memperoleh pendidikan.

Memang kemadirian masyarakat sungguh tidak perlu dipertanyakan bagi masyarakat Islam, lihat saja umpanyanya; Pertama, pendidikan Islam (pesantren, madrasah, sekolah yang bercirikan Islam, dan perguruan tinggi) lebih besar > 80 % dikelola oleh swasta. Dalam pengelolaannya lebih percaya dan hormat pada ulama, percaya bahwa guru mengajarkan sesuatu yang benar, panggilan agama, ibadah, ikhlas, murah, merakyat. Hal ini merupakan kekuatan (strengt) dalam pengelolaan pendidikan Islam. Seharusnya negara dngan adil mempertimbangkan dan menagkap ini untuk dioptimalkan dan dilegalisasi menjadi milik dan ciri bangsa secara permanen. Sehingga tidak muncul keadaan yang : Kedua,bahwa pendidikan Islam posisinya lemah, tidak profesional hampir disemua sektor dan komponennya, stress, terombang-ambing antara jati dirinya, apakah ikut model sekolah umum atau antara ikut Diknas dan Depag. Belum ada sistem yang mantap dalam pengembangan model pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Ketiga, bahwa kesempetan yang dibuka dalam UU No.20 Th. 2003 harus betul memberi kesempatan atau momentum pengembangan pendidikan Islam. Tercatat jelas bahwa Pendidikan Islam diakui sama dengan pendidikan yang lain, akan tetapi realisasinya masih sangat jauh dari yang diharapkan. Keempat,ancaman Akibat perlakuan yang diskriminatif menyebabkan bahwa banyak lembaga pendidikan dibawah diknas yang lebih tangguh dan berkualitas, Ilmu dan teknologi yang berkembang sangat pesat, sehingga tidak dan berlum terkejar oleh pendidikan Islam, pendidikan Islam dihawatirkan kehilangan jati dirinya, pendidikan Islam selalu menjadi warga kelas dua.[11]

LANGKAH REORIENTASI PENDIDIKAN KE DEPAN

Sederetan masalah sudah dipaparkan di atas, maka dibutuhkan sekali langkah dan strategi yang harus dilakukan untuk dapat keluar dan eksis kedepannya. Maka hal yang paling pokok dan mendasar untuk dilakukan adalah menyangkut dengan menejerial yakni pola menejemen dan gaya kepemimpinan dalam mengayuh pendidikan Islam.

Ada catatan pokok yang harus disadari sepenuhnya oleh semua pihak yang ikut punya tanggungjawab terhadap pendidikan Islam, bahwa kewajiban dasar dan sangat prinsip dari produk sebuah institusi pendidikan adalah mengembangkan kepribadian yakni keimanan, ketakwaan dan akhlak karimah (fardhu ‘ain) serta bakat/potensi anak didik untuk adaptip dan responsip pada perkembangan masyarakat (fardhu kifayah). Dalam bahasa Ahmad Tafsir[12] bahwa karakteristik lulusan yang diharapkan adalah :pertama, manusia yang berdedikasi dan berdisiplin tinggi, yakni manusia yang memiliki kesadaran tinggi dengan didasari rasa pengabdian dan tanggung jawab dalam kehidupannya, mempunyai visi jauh kedepan dan normatif idealis yang terjabarkan dalam misi strategis. Kedua, manusia yang inovatif, tidak puas dengan apa yang dihasilkannya dan tidak mau terjebak dalam sttus quo. Ketiga, manusia yang jujur baik pada orang lain terlebih-lebih pada didirinya sendiri, sebab saat ini zaman membutuhkan manusia seperti ini.Keempat, manusia yang tekun yang dapat fokus dalam tugas-tugas yang dihadapi. Kelima, manusia ulet, yakni manusia yang tidak mudah menyerah dan putus asa, tapi ia terus menggali dan menggali.Keenam, manusia yang unggul itu adalah manusia yang dapat mengendalikan diri. Saat ini situasi bangsa terjebak pada sebuah kondisi yang amat korup itu disebabkan bahwa sifat mampu mengendalikan diri, mampu menahan diri untuk tidak terjebak pada godaan hal-hal yang bersifat materialisme, hedonisme dan egoisme itu adalah sesuatu sifat yang amat sulit dilakukan oleh para pengelola pendidikan Isl;am itu, dan secara umum pengelola negara ini, sehingga mental korup itu telah merajalela dalam segala lini kehidupan.

Maka pendidikan Islam itu perlu secara tegas untuk menginternalisasi nilai-nilai yang digambarkan di atas, serta mengawal agar generasi sepereti ini muncul, tentu prinsip dasar yang harus direvitalisasi adalah jalur kurikulum yang bersifat fardhu ‘ain tadi, disamping pemantapan yang fardhu kifayah sebagai modal bagi mereka untuk lebih eksis dalam menjalankan hakekat kekhalifaan mereka.

Maka untuk menyongsong itu dibutuhkan sekali: Pertama, mengembangkan konsep pendidikan integralistik, yaitu pendidikan secara utuh yang berorientasi pada Ketuhanan, kemanusiaan dan alam pada umumnya sebagai suatu yang integralistik bagi perwujudan kehidupan. Kedua, mengembangkan konsep pendidikan humanistik, yaitu pendidikan yang berorieintasi dan memandang manusia sebagai manusia (humanisasi) dengan menghargai hak-hak asasi manusia. Ketiga, mengembangkan konsep pendidikan pragmatis, yaitu memandang manusia sebagai makhluk yang selalu membutuhkan sesuatu untuk melangsungkan, mempertahankan dan mengembangkan hidupnya baik jasmani maupun rohani dan peka terhadap masalah-masalah kemanusiaan.Keempat, mengembangkan konsep pendidikan yang berakar pada budaya yang akan dapat mewujudkan manusia yang mempunyai kepribadiaan, harga diri, percaya pada kemampuan sendiri, membangun budaya berdasarkan budaya sendiri dan berdasarkan nilai-nilai ilahiyah. Secara umum, konsep pendidikan Islam yang ditawarkan adalah pendidikan yang berorientasi pada kompetensi nilai-nilai ilahiyah, knowledge, skill, ability, social-kultural dan harus berfungsi untuk memberikan kaitan secara operasional antara peserta didik dengan masyarakatnya, lingkungan sosial-kulturalnya, dan selalu menerima dan ikut serta melakukan perubahan.[13]

Dalam sekala kecil, target dan tujuan di atas secara perlahan sudah dimulai khususnya dengan kemunculan Universitas Islam Negeri (UIN), karena dengan UIN lah hal-hal yang menyangkut denga epistemoligi keilmuan yang menjadi salah satu problema besar dalam pendidikan Islam bisa diselesaikan, itupun ketika UIN mampu merekonstruksi wawasan Epistemologi Pendidikannya. Maka oleh kerena itulah masyarakt menaruh harapan banyak untuk lahirnya SDM berkualitas sbb :

1. Pemikir yang mampu berpikir konperhensif-integralistik.
2. Menguasai keterpaduan ilmu fardhu ‘ain dengan fardhu kifayah.
3. Menghilangkan paham dikotomik agama dan umum (dunia).
4. Mengangkat harga diri Sarjana dan pelajar-mahasiswa muslim.
5. Menjawab harapan dan tantangan di masyarakat.
6. Memenuhi kebutuhan pasar kerja.

Mencermati target-target mulia dan luhur seperti dikemukakan, maka pola pengelolaan pendidikan Islam secara umum perlu mengikuti pikiran yang dikemukakan Ahamad Zayadi[14] bahwa kepemimpinan itu perlu didasari pada konsep : pertama, activition, kedua, verivikation-investigation dan ketiga,sucsetion. Konsep ini dapat dimaknai secara luas bahwa seorang pemimpin yang terkait dalam pengelolaan pendidikan Islam, mulai jajaran terkait di Departemen Agama dari pusat hingga daerah, seperti Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Departemen di Kabupaten/Kota sebaga sentra administrasi dan kekuasaan sampai pada para Rektor UIN dan IAIN serta Ketua STAIN, serta Kepala-kepla Madrasah dari MI, MTs dan MA haruslah betul-betul activition yaitu; mampu mengakomodasi seluruh aspirasi dan inspirasi jajaran internal dan kolegial unit kerjanya dengan jaminan suatu kerja sama team (team working) yang tangguh serta orang yang sangat bijak bekerjasama (net working) untuk menyerap serta menafsirkan berbagai komitmen masyarakat dan stakeholdersdalam melakukan identifikasi, perencanaan, dan konsep kontruksi komunikasi yang dibangun lembaga baik ia secara internal juga eksternal guna mencari pikiran dalam pengembangan pengelolaan lembaga baik menyangkut dengan kurikulum, tenaga pengajar, sarana prasarana, pendanaan dan sebagainya. Artinya disamping keharusan menyiapkan team yang solid sebagai kelompok kerja lembaga juga harus bersinerjis dengan dunia luar melalui jaringan kerja yang dibangun dalam mengingkatkan kualitas lembaga.

Seperti dikedepankan di atas, bahwa di era otonomi daerah terasa sekali bahwa pemerintah daerah dan lembaga-lembaga yang terdapat di daerah secara umum masih mengikuti pola-pola lama bahwa pendidikan Islam belum proporsional mendapat pelayanan. Oleh karena itu bagi setiap pemimpin yang terkait dengan pengelolaan pendidikan Islam seperti dikemukakan di atas, perlu membangun sebuah strategi untuk melakukan pendekatan dan proses sosialisasi pemahaman bahwa pendidikan Islam juga bertujuan untuk mengelola sumber daya bangsa, malah bukan sampai pada tingkat itu saja sesuai amanat Undang-Undang No.20 tahun 2003, bahwa yang paling dekat untuk mewujudkan tujuan pendidikan Nasional yang begitu luhur dan mulia itu adalah lembaga pendidikan Islam, karena tujuan pendidikan nasional sungguh tidak berjarak dengan tujuan pendidikan dalam Islam. Maka para pemimpin dalam mengelola lembaga tidak hanya duduk dibelakang meja kerja dan berkutat menyelesaikan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) saja secara kaku, tapi harus menghubungkan diri bermitra dengan semua sektor kemsayarakatan baik ia jalur formal maupun non-formal. Katakan saja menjalin kerjasama dengan pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha dalam rangka ikut memperhatikan pengembangunan dan proses pemenuhan sarana, prasarana, fasilitas dan penyiapan lingkungan dari lembaga pendidikan yang sedang dipimpin.

Perlu juga ditopang oleh perencanaan yang matang, visioner, realistis dan strategis. Hal ini diserap melalui verivikasi lewat pengamatan dan penelitian serta pertimbangan setelah mengadakan investigasi yang akurat terhadap kondisi objektip dan kekuatan yang dimiliki dalam rangka pengembangan sumber daya yang ada menuju keadaan yang lebih baik. Setelah itu dilakukan tentu pemimpin akan mendapat sebuah pilihan, maka keputusan itulah yang harus dilakukan bersama dengan koleha dan jajaran yang ikut bertanggung jawab dengan proses komunikasi yang sinergis untuk kemaslahatan bersama.

Benar memang, jika ditimbang dan diperdalam, secara teoritis konsep pengelolaan lembaga untuk bisa bangkit kembali sudah sangat banyak pilihan-pilihan, mulai dari teori kepemimpinan sampai teori pengelolaan organisasi, seperti teori SWOT, menejemen konplik dan sebagainya. Akan tetapi satu hal yang perlu diperhatikan dalam pemberdayaan pendidikan, bahwa dunia pendidikan adalah dunia yang mengelola sumber daya manusia, artinya seluruh aktifitas dan kinerja bertujuan untuk memberdayakan manusia, maka kunci sukses sangat tergantung kepada ketulusan hati sang pemimpin yakni kemampuan berkomunikasi dengan baik serta ikhlas berbuat karena Allah yakni didorong oleh keinginan agar nilai-nilai Rabbaniah berjalan dalam kehidupan. Artinya dalam mengelola pendidikan Islam nilai-nilai aksiologislah paling dikedepankan dibanding dengan nilai metodologisnya.

Patut menjadi pertimbangan upaya yang dilakukan di UIN Malang sebagai salah satu lembaga yang sangat spektakuler pertumbuhannya, yang pada awalnya adalah Fakultas Tarbiyah cabang IAIN Sunan Ampel Malang, menjadi STAIN Malang, dan melompat jadi UIIS dan terkhir menjadi UIN Malang dengan Surat Keputusan Presiden tanggal 21 Juni 2004 ditanda-tangani Surat Keputusan Presiden RI Nomor 50 tentang Perubahan Status STAIN Malang menjadi Universitas Islam Negeri Malang.[15]Lompatan itu berlangsung hanya berkisar enam tahun, dan kini telah berdiri megah dan mengagumkan, bukan saja dikalangan Perguruan Tinggi Agama Islam, akan tetapi termasuk Universitas Negeri dan Swasta di bawah diknas, terbukti dari banyaknya kegiatan yang diminta kepada Rektor dan para dosennya menjadi nara sumber diberbagai even kegiatan pelatihan dan pencerhan kalangan sivitas akademika.

Belajar dari UIN Malang, tentu kunci kesuksesan adalah berada pada diri seorang Prof. Dr. H. Imam Suprayogo yang tampil bagaikan Imam Khomainy dan pelanjutnya Ahmaddinejat di Iran yang berjalan dengan kesederhanaan bermodal keyakinan dan istiqomah dalam sinaran cahaya Ilahi. Seperti penjelasan beliau sendiri bahwa UIN Malang dibangun adalah diatas fondasi :

1. Adanya Semangat Berubah dan Berprestasi yang muncul secara total warga.
Beliau menuturkan[16] bahwa : Sejak berubah menjadi sekolah tinggi, kampus ini seperti memiliki semangat dan jiwa baru sebagai modal untuk tumbuh dan berkembang. Semua warga kampus memiliki kesadaran bersama, bahwa kampus ini harus berubah, berkembang untuk meraih prestasi. Rasa memiliki bersama kampus secara mendadak tumbuh di kalangan dosen, karyawan maupun mahasiswa. Jika ada pertemuan, semua yang diundang hadir, sekalipun undangan itu pada malam hari. Saya sendiri sebagai ketua STAIN Malang ketika itu heran, mengapa begitu mudahnya menggerakkan orang. Selain itu rasa cinta terhadap kampus tumbuh secara bersama-sama. Kecintaan terhadap kampus juga dibarengi dengan kerelaan untuk berkorban. Seolah-olah warga kampus sedang menemukan momentumnya untuk bangkit dan bergerak membesarkan perguruan tinggi Islam ini. Antar warga kampus bersatu, di antara mereka tidak lagi melihat seseorang dari kelompok mana, Muhammadiyah atau NU, atau tidak NU dan juga tidak Muhammadiyah. Mereka yang berlatar belakang berbeda itu saling melepaskan paham kulturalnya dan kemudian menyatukan dalam ikatan yang sama, yaitu sebagai warga Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang. Sebagai kelanjutan dari semangat tumbuh dan berkembang, muncul beberapa kegiatan, baik yang bersifat akademik maupun kultural tumbuh hingga berhasil memperkukuh dan mengobarkan semangat warga kampus….. Label-label kultural yang sebelumnya menjadikan warga kampus terpilah-pilah menjadi menyatu kembali. Sebutan kita dan mereka, jama’ah kita dan jama’ah mereka menjadi hilang. Semua warga kampus hanya menginginkan adanya perubahan dan kemajuan. Suasana saling menjaga, menghargai, menolong atau membantu dan kerjasama tumbuh dan indah.

2. Adanya jalinan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dan berkepentingan.
Hal yang tidak kalah pentingnya adalah dijalin hubungan kerjasama baik dengan Departemen Agama, Pemerintah Daerah maupun dengan berbagai perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, dalam negeri maupun luar negeri. Kerjasama ini sangat besar artinya untuk membangun rasa percaya diri, merasa bisa dan merasa sama dan setara dengan institusi lain yang lebih dahulu berkembang. Melalui komunikasi secara terbuka, STAIN Malang menjadi dikenal dan bahkan dihargai oleh perguruan tinggi lain. Tidak sedikit perguruan tinggi, khususnya dari kalangan Departemen Agama datang ke STAIN Malang untuk studi banding dan bahkan mengikuti program-program kegiatan pengembangan akademik, seperti pelatihan managemen pendidikan tinggi, pengembangan metodologi pembelajaran bahasa Arab, penelitain dan pengabdian masyarakat dan lain-lain. Selain itu mulai dosen UIN Malang diundang ke beberapa perguruan tinggi Islam untuk memberikan pelatihan-pelatihan. Semua ini menjadi kekuatan sekaligus menumbuhkan semangat maju dan rasa percaya diri yang kokoh itu…. Kunci keberhasilan sebuah perjuangan, bukan sebatas modalkepintaran dan kerja keras, tetapi semua itu masih harus disempurnakan dengan dua hal lainnya, yaitu berupa semangat memberi dan berkorban.

Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa seorang pemimpin lembaga pendidikan Islam harus memiliki kecakapan sosial, yakni kemampuan berkomunikasi dan memotivasi setiap orang yang ikut dalam gerbong kepemimpinan serta ketulusan dan keikhlasan bahwa semua pekerjaan dilakukan bermotiv ibadah kepada Allah SWT, sehingga terlihat bahwa secara internal disenangi karena kepiawiyan dalam berkomunikasi dan mengorganisir kinerja sehingga muncul team kerja kolektip yang tangguh secara internal dan kemampuan berkomunikasi dalam mengajak stakeholder untuk berkontribusi danikut bertanggung jawab terhadap jalannya organisasi. Artinya seorang Pak Imam di UIN Malang menjadi pemimpin yang merekatkan seluruh potensi dan penorobos jalan dalam merajut jalinan kerjasama dengan pihak luar.

A.Malik Fajar,[17]dalam salah satu pikiran yang dikemukakannya,bahwa dalam memimpin lembaga pendidikan Islam itu, pungkas beliau : “Oleh karena itu, kalau kita ingin menatap masa depan pendidikan Islam yang mampu memainkan peran strategis dan memperhitungkan untuk dijadikan pilihan, maka perlu ada keterbukaan wawasan dan keberanian dalam memecahkan masalah-masalahnya secara mendasar dan menyeluruh, seperti yang berkaitan dengan hal-hal berikut ini. Pertama, kejelasan antara yang dicita-citakan dengan langkah operasionalnya. Kedua, pemberdayaan (empowering) kelembagaan yang ada dengan menata kembali sistemnya. Ketiga, perbaikan, pembaruan dan pengembangan dalam sistem pengelolaan atau manajemen.Keempat, peningkatan SDM yang diperlukan.”

Pikiran di atas memberi petunjuk bahwa dalam mengelola lembaga pendidikan Islam harus ditempuh empat langkah seperti di atas. Dalam bahasa yang lebih sederhana, seorang pimpinan harus terlebih dahulu merumuskan dan memahami secara seksama apa cita-cita dan tujuan lembaga itu didirikan, artinya harus dengan jelas memberi jawaban terhadap pertanyaan tentang apa/semacam apa yang akan diproduk dari lembaga itu. Dengan jelasnya jawaban terhadap pertanyaan ini, maka akan dapat terpenuhi hajat sosial yang lebih fungsional, artinya lembaga dan program yang dilakukan benar-benar menjadi kebutuhan hidup manusia, baik ia secara akademis, personal maupun profesional/fungsional. Karena bukan tidak jarang banyak sekali dari lembaga pendidikan Islam mengasuh berbagai kajian dan disiplin padahal produk kajian belum memenuhi hajat kehidupan seperti diungkapkan di atas. Sebagai salah satu contoh, lembaga pendidikan Madrasah Aliyah, dengan model program dan jurusan seperti SMA yakni IPA, IPS dan Humaniora, sesungguhnya tidaklah selamanya ini tepat, padahal secara umum disadari bahwa peserta didik yang masuk kelembaga Madrasah adalah generasi yang relatip dari keluarga kurang mampu, sementara jalur yang dikembangkan dalam belajar adalah jalur akademik, padahal bagi mereka sesungguhnya perlu diberi hal-hal yang bersifat keterampilan hidup dan sosial atau profesionalitas, sehingga banyak sekali lulusan Madrasah menjadi unskilled ketika sudah lulus dan tidak melanjutkan ke Perguruan Tinggi. Maka Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) sudah selayaknya dirintis pembukaannya. Demikian juga di Perguruan Tinggi, banyak jurusan dan prodi yang terus dibuka sementara secara fungsional lulusan semacam itu sudah over produksi, seperti kajian yang bersifat sosial terkecuali dengan sangat meyakinkan bahwa lulusannya dengan nyata punya nilai plus. Oleh karena itu prodi sains dan teknologi dengan epistemologiIslami justru harus dikejar dan upaya link and meach tidak boleh ditinggalkan.

Hal lain yang harus dilakukan adalah pemberdayaan kelembagaan yakni mengorganisir lembaga dengan efektif dan efisien serta tata kelola yang kondusip dengan daya dukung kualitas sumber daya yang handal. Dalam konteks kepemimpinan, maka lembaga pendidikan bermutu itu punya karakter seperti ungkapan Arcaro S Jerome, bahwa terdapat lima karakteristik sekolah (lembaga pendidikan) yang bermutu yaitu : 1). Fokus pada pelanggan. 2). Keterlibatan total 3). Pengukuran 4). Komitmen 5). Perbaikan berkelanjutan[18]

Mutu produk pendidikan akan dipengaruhi oleh sejauh mana lembaga mampu mengelola seluruh potensi secara optimal mulai dari tenaga kependidikan, peserta didik, proses pembelajaran, sarana pendidikan, keuangan dan termasuk hubungannya dengan masyarakat. Pada kesempatan ini, lembaga pendidikan Islam harus mampu merubah paradigma baru pendidikan yang berorientasi pada mutu semua aktifitas yang berinteraksi didalamnya, seluruhnya mengarah pencapaian pada mutu. Oleh karena itu komitmen jama’i amat dipentingkan serta evaluasi kinerja dalam perbaikan berkelanjutan sepanjang waktu sebab setiap saat perubahan terjadi dan kekuranganpun makin disadari. Seperti dijelaskan Suryadi Poerwanegara[19] menyampaikan ada enam ungsur dasar yang mempengarui suatu produk : 1) Manusia 2) Metode 3) Mesin 4) Bahan 5) Ukuran 6) Evaluasi Berkelanjutan.

Pemimpin lembaga pendidikan Islam, merupakanmotivator, event Organizer, bahkan penentu arah kebijakan lembaga yang akan menentukan bagaimana tujuan-tujuan pendidikan pada umumnya direalisasikan. Untuk mewujutkan hal tersebut maka seorang pimpinan perlu mengunakan konsep Manajemen Mutu Terpadu (MMT).

Manajemen adalah pengaturan yang dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu, jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Manajemen Mutu Terpadu ( Total Quality Management) dalam kontek pendidikan merupakan sebuah filosofi metodologi tentang perbaikan secara terus menerus, yang dapat memberikan seperangkat alat praktis kepada setiap institusi pendidikan dalam memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan, saat ini maupun masa yang akan datang[20]. Sedangkan Pidarat, menyampaikan bahwa TQM merupakan suatu sistem manajemen yang mengangkat kualitas sebagai strategi usaha yang berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi[21]. Total Quality Management merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimalkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus menerus atas produk, jasa, manusia, tenaga kerja, proses, dan lingkungan[22]

Pada hakekatnya tujuan institusi pendidikan adalah untuk menciptakan dan mempertahankan kepuasan para pelanggan dan dalam TQM kepuasan pelanggan ditentukan oleh stakeholder lembaga pendidikan tersebut. Oleh karena hanya dengan memahmi proses dan kepuasan pelanggan maka organisasi dapat menyadari dan menghargai kualitas. Semua usaha / manajemen dalam TQM harus diarahkan pada suatu tujuan utama, yaitu kepuasan pelanggan, apa yang dilakukan manajemen tidak ada gunanya bila tidak melahirkan kepuasan pelanggan.

Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan belum menunjukkan hasil yang menggembirakan, bahkan masih banyak kegagalan, ini disebabkan antara lain ; masalah manajemen pendidikan yang kurang tepat, penempatan tenaga tidak sesuai dengan bidang keahliaannya (termasuk didalamnya pengangkatan pimpinan tidak melalui uji kemampuan yang professional bahkan hanya mengutamakan dan ditentukan nuansa politis dari pada profesionalisme), penanganan masalah bukan pada ahlinya, pemerataan kesempatan, keterbatasan anggaran yang tersedia, sehingga tujuan pendidikan belum dapat diwujudkan secara signifikan. Menurut Sidi[23] telah diupayakan tidak kurang 12 strategi pembangunan pendidikan nasional, antara lain 1). Menerapkan perencanaan berbasis kompetensi lokal. 2). meningkatkan pemerataan pendidikan. 3). menetapkan sistem manajemen mutu secara menyeluruh. 4). meriviewkurikulum secara pereodik serta mengembangkan implementasi kurikulum secara kontinyu. 5). merancang proses penerapan pendekatan dan metode serta isi pendidikan yang memberi kesempatan luas kepada peserta didik dan warga belajar untuk mengembangkan potensi kemampuannya secara luas. 6). meningkatkan system manajemen sumber pendidikan yang lebih adil dan memadai serta mendayagunakan dan memobilisasi sumber dana secara efisien. 7). Menyusun rambu-rambu kebijakan pengembangan program pendidikan yang luwes. 8). Membuat peraturan perundangan yang mengatur perimbangan peran pemerintah dan non pemerintah dalam pendidikan secara komprehensif. 9). Mengurangi unit birokrasi yang dipandang kurang bermanfaat. 10). Mengupayakan secara konsisten dukungan dana yang memadai terutama untuk prioritas program pendidikan sebagaipublic goods. 11). menjaga konsistensi dan berkelanjutan internalisasi nilai-nilai pendidikan nasional diantara tiga pusat pendidikan ; yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat, dan 12). Mengkaji pendekatan pembelajaran yang berorientasi padalife skill. Inilah salah satu yang harus dipertimbangkan seorang pimpinan dalam mengelola lembaga pendidikan.

PENUTUP

Permasalahan pendidikan Islam dalam lingkup pengelolaan manajemen adalah mencakup wilayah internal dan eksternal. Secara internal selalu dihadapi kendala perpecahan atau sulitnya persatuan yang utuh. Ini diakibatkan telah mendarah dagingnya perselisihan ditubuh umat Islam dengan menyeruaknya aliran dan pemahaman mazhab. Maka sampai saat ini keadaan itu masih terpelihara dengan utuh dan tidak memandang tingkat pendidikan, bahkan pada lembaga-lembaga Pendidikan Tinggi sekalipun fenomena itu cukup dirasakan, apalagi untuk menentukan siapa menjadi pimpinan adalah melalui proses demokrasi ala kampus, maka percikan api perseteruan otomatis tidak terelakkan. Belum lagi lemahnya sumber daya manusia para pemegang otoritas kepemimpinan itu sendiri, menyebabkan sistem administrasi dan managemen sungguh sangat lemah. Padahal kesatuan dan kerapiaan penata usahaan amatlah menentukan lancarnya proses pemungsian lembaga.

Sedangkan secara ekternal, bahwa diakui lembaga pendidikan Islam di Indonesia khususnya adalah berada dibawah lingkungan Departemen Agama, maka otomatis tidak ikut dalam pola otonomi daerah, mengakibatkan lembaga Madrasah dan PTAI cendrung tidak menjadi bagian dari pembangunan pendidikan karena dianggap Madrasah dan PTAI adalah bagian Agama, dan tidak menjadi tanggung jawab Departemen yang membidangi Pendidikan Nasional. Oleh karena itu pemipin di lembaga pendidikan Islam sering tidak dilayani sebagai pemimpin dalam pendidikan, menyebabkan lembaga yang dipimpinpun tidak mendapat perhatian pemerintah daerah. Oleh karena itu dituntut; bagi setiap pemimpin dilembaga ini harus kerja keras untuk mensosialisasikan diri dengan membentukm jaringan kerja yang baik.

Artinya lembaga pendidikan Islam tampa didukung oleh seorang pemimpin yang memiliki team work yang solid dan net work yang luas pendidikan Islam sulit menjadi baik apalagi unggulan. Maka pemimpin perlu menyadari ini, dengan secara tulus serta semangat pengorbanan agar duahal ini dapat dikondisikan, bila tidak lembaga pendidikan Islam akan tetap saja seperti apa yang ada selama ini.

---

[1]Alvin Tofler, The Third Wave, London, Pan Books, 1981, buku terlaris saat itu dari karya seorang Futurolog dunia terkemuka, sebagaimanadikutip oleh R.M.Roy Suryo “Indonesia Menyongsong Era Globalisasi”dalam Harian Kedaulatan Rakyat, (koran Jakarta) terbitan 7 Juli 1992

[2]Dahriman, Ciput MSA M, dan Mahfudh Djunaidi, Berlaku Adi lterhadap Madrasah, From: http://www. suaramerdeka. com/harian/0211/12/kha1.htm, accses, Sabtu, 16 april 2009

[3]Abdul Aziz, Perlu Peraturan Pemerintah tentang Desentralisasi Madrasah, Kompas, Jakarta, From:http://www.kompas.com/kompas-cetak/0211/26/DIKBUD/808.htm, accses, sabtu, 16 April 2009

[4]Soeroyo, Berbagai Persoalan Pendidikan, Pendidikan Nasional dan Pendidikan Islam di Indonesia, Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, Problem dan Prospeknya, Volume I, Fak. Tarbiyah IAIN Suka, Yogyakarta. 1991, h.77

[5]Ibid

[6]Muslih Usa, Pendidikan Islam di Indonesia, Antara Cita dan Fakta([Suatu Pengantar), (Yogyakarta, Tiara Wacana, 1991), h. 11

[7]H.M.Arifin, Kapita Selekta Pendidikan, (Jakarta, Bina Aksara,, 1991), h. 3

[8]Lihat Ahmat Tafsir, Filsafat Pendidikan Islam, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2006), h. 197

[9]H.A.R. Tilaar, Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional Dalam Perspektif Abad 21, (Magelang, Tera Indonesia, 1999), h. 26-28

[10]By Republika Newsroom (Republika Online), SistemSuara Terbanyak Picu Korupsi, Kamis, 05 Maret 2009 pukul 04:36:00

[11]Hujair A. H. Sanaky, Paradigma Pembangunan Pendidikan di Indonesia Pasca Reformasi antara Mitos dan Realitas, dalam Jurnal Ilmu ilmu Sosial Unisia, Universitas Islam Indonesia, ( Yogyakaarta, No.62/XXIX/IV/2006 2006), h. 87

[12]Ahmad Tafsir, Op-Cit, 202

[13]Lihat tulisan , Hujair A. Sanaky, dalam Jurnal Al-Tarbawi, Permasalahan dan PenataanPendidikan Islam Menuju Pendidikan yang Bermutu, UII, (Yogyakarta, NO. 1. VOL. I. 2008), h. 83

[14]Ahmad Zayadi, Aspek Sosiologis dan Kepemimpinan pada PTAI , (Al-Madrasah , Tabloid Republika, volume 4, September 2008), h. 16-17.

[15]Penjelasan ini dapat dibaca pada teks Pidato Rektor, Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, dalam Dies Natalis IV UIN Malang, Sabtu, 21 Juni 2008, sumber, www.imamsuprayogo.com, diakses 28 Oktober 2009.

[16]Pidato, sumber, www.imamsuprayogo.com, diakses 28 Oktober 2009.

[17]Ahmad Barizi, M.A, (editor), Holistik Pemikiran Pendidikan(A. Malik Fadjar), (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 250

[18]Lihat Wahjosumidjo, Kepemimpinan dan Motivasi,(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001) h.13

[19]Suryadi Poerwanegara, Filosofi Baru TentangManajemen Mutu Terpadu, (Jakarta, PT.Bumi Aksara, 2002) h. 12

[20]Edward Sallis, Total Quality Management in Education, (Pitman Publishing, London, United Kingdom 2006), h. 73

[21]Pidarta, 2004, Manajemen Pendidikan Indonesia,(Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2004), h. 4

[22]Nasution.M.N. ( 2004 ) Manajemen Mutu Terpadu, ( Jakarta, Ghalia Indonesia, 2004), h. 18

[23]Sidi, Strategi Pendidikan Nasional, Makalah, disampaikan pada simposium dan musyawarah Nasional 1 Alumni Program Pascasarjana Universitas Negeri Malang tanggal 13-14 oktober 2001 di Malang.